Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbaiki data pangan yang ada. Dia berpendapat, diperlukan data yang valid agar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk tentang kebijakan impor beras.
Menurut Bambang, saat ini tidak ada data pangan yang valid yang digunakan sebagai rujukan oleh semua stakeholder, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.
"Tolak ukur terpenuhinya kebutuhan pangan itu dari segi kuantitas pasti jumlahnya harus dihitung aman atau tidak. Dari segi kualitas juga mutunya aman untuk dikonsumsi. Bangsa kita bisa swasembada dan kita pernah mencapainya. Saya tidak mengerti mengapa hari-hari ini soal data gabah, data beras itu saling tidak ada kecocokan. Satu sama lain saling merasa inilah data yang benar," terang Bambang antor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (21/5).
Saat ini, impor beras masih menjadi sebuah polemik. Terlebih, izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog kembali dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
Bambang bilang, bila ketersediaan pangan khususnya beras menipis, maka impor boleh dilakukan. Namun, impor tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, kementerian teknis dan Bulog harus dilibatkan dalam mengambil keputusan.
Menurut Bambang, kebijakan impor terpaksa dilakukan apabila produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan dan kenaikan harga karena stok berkurang. Dia berpendapat, kebijakan impor juga harus dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan spekulasi adanya pihak tertentu yang akan mengambil keuntungan. "Jika diperlukan, perlu audit khusus untuk impor pangan," ujar Bambang.
Bambang menekankan, impor ini bukanlah sebuah hal yang haram dilakukan. Namun, kebijakan impor pun jangan sampai mengancam kesejahteraan petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
