Reporter: Marantina, Tri Sulistiowati, Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
Suhu politik kian memanas memasuki tahun 2014. Banyak tokoh-tokoh partai baik baru maupun lama mulai gencar muncul ke publik demi meraih simpati masyarakat. Tujuannya agar bisa mendapatkan tempat dalam gelaran pemilihan umum (pemilu) anggota dewan legislatif pada April 2014 dan pemilu presiden dan wakil presiden pada Juli 2014.
Tengok saja, dimana-mana makin marak wajah-wajah kandidat calon legislatif (caleg) terpampang. Mulai dari hanya sekadar spanduk kecil yang tertempel di tembok-tembok hingga papan reklame besar yang memuat wajah sumringah sang caleg di pinggir jalan raya. Itu hanya satu dari berbagai cara mereka dalam melakukan politik pencitraan.
Seiring waktu, pencitraan politik makin dianggap penting bagi para calon wakil rakyat untuk bisa memenangkan suara rakyat. Apalagi, sistem suara terbanyak dalam undang-undang politik, makin mendorong para kandidat gencar melakukan politik pencitraan. Sejak itulah mulai ramai muncul lembaga konsultan politik. Ini menjadi sarana para caleg untuk menentukan strategi termasuk implementasi pemenangan politik agar lebih terukur dan lebih fokus.
Eko Bambang Subianto, adalah salah satu orang yang berkecimpung dalam lembaga konsultan politik ini sejak 2009. Di bawah bendera Political Marketing, ia dipercaya sebagai Direktur Riset dan Pemetaan Politik. Sebelumnya, ia sudah pernah bekerja di lembaga Jerman yang bergerak untuk memberdayakan kandidat politik.
Menurut dia, fungsi kerja konsultan politik adalah membantu kandidat-kandidat caleg yang berurusan dengan pemilu guna merumuskan strategi termasuk implementasi pemenangan politik agar lebih terukur dan fokus. "Bahkan, jika menggunakan jasa konsultan politik, pembiayaan akan lebih efisien," klaim Eko.
Konsultan politik tidak punya wewenang penuh terhadap kandidat. Pada dasarnya kandidat wajib menentukan apa yang akan dilakukan. Namun, konsultan politik wajib menyusun strategi, mengelola manajemen dan mengelola jaringan relawan berdasarkan apa yang diinginkan klien.
Selain itu, konsultan politik juga mengatur kerja kampanye. Contohnya, membantu memetakan wilayah kunjungan kandidat. "Misalnya kemarin pada saat kampanye Jokowi, dari 167 kelurahan di Jakarta, Jokowi tidak harus mendatangkan semua, cukup daerah-daerah terpenting yang menurut kita potensial," ujar Eko yang kala itu menjadi konsultan politik kampanye Jokowi dan Ahok dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Konsultan politik lainnya, Sony Subrata, Direktur Utama sekaligus Konsultan Politik Opicent mengatakan, banyak mendapatkan permintaan untuk mendampingi para calon presiden yang bakal bertanding tahun ini. Dia mengklaim sudah mendapatkan tujuh kandidat calon presiden sebagai kliennya.
Sony hanya fokus pada konsultasi politik media sosial. Maklum, media sosial sudah menjadi kekuatan promosi yang cukup diperhitungkan lantaran pengguna yang kian banyak serta waktu penyebaran informasi yang singkat. Ia dan timnya bertugas memantau respon publik terhadap klien dikanal- kanal media sosial hingga membuat startegi pencitraan dan kampanye di seluruh media sosial mulai dari Twitter, Facebook sampai You Tube.
Tugas Sony juga termasuk mengatur tata bahasa yang digunakan untuk status dan twit kandidat, isi pesan, video yang akan diupload, sampai dengan foto profil yang digunakan dimedia digital tersebut. Gaya komunikasi di media sosial juga menyesuaikan dengan pengguna media sosial masing-masing dengan menggunakan bahasa yang ringan yang terkesan akrab dengan publik.
Konsultan politik lainnya ialah Jayadi Hanan. Pria kelahiran Palembang, 29 Januari 1972 ini merupakan Direktur Riset di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta. Sejak SMRC berdiri pada akhir 2012, Jayadi tercatat menjadi salah satu konsultan politik di lembaga penelitian dan konsultasi tersebut.
Jayadi menuturkan, demokrasi di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Makanya, ia tertarik menjadi konsultan politik agar bisa membangun proses politik yang berbasis ilmiah. “Dengan menjadi konsultan politik, saya bisa membantu proses pemilihan umum supaya lebih berbasis perhitungan rasional dan data ilmiah,” ujar Jayadi.
Klien SMRC selama ini merupakan kandidat atau calon kepala daerah, mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi, bahkan calon presiden. Dari segi layanan, SMRC fokus mengadakan riset atau penelitian. Lantas, riset tersebut diolah menjadi perumusan strategi pemenangan pemilu.
Dalam prakteknya, SMRC juga bisa mendampingi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Tujuannya, agar masyarakat mengenal, menyukai, dan memilih kandidat tersebut menjadi pemimpin daerah atau negara. Lantaran bersifat teknis, pelaksanaan strategi pemenangan pemilu ini biasanya dibantu juga oleh rekan media atau periklanan.
Tidak ada standar harga
Jayadi mengatakan, sebelum menggunakan jasa konsultasi politik, SMRC membuat kontrak yang disepakati bersama sang kandidat. Melalui kontrak itu, konsultan politik biasanya akan memberi informasi berdasarkan riset mengenai probabilitas sang kandidat dalam memenangkan pemilu. Jika kontrak disetujui, maka konsultasi politik pun berlangsung.
Ia bilang, idealnya, seorang kandidat butuh konsultasi selama satu tahun hingga dua tahun. ini berlaku untuk calon yang belum punya jejak rekam dalam pemilu. Jangka waktu yang cukup lama itu diperlukan untuk memetakan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas sang kandidat. Jika sebelumnya sudah menjabat sebagai pemimpin daerah, kandidat butuh enam bulan untuk memperkuat sosialisasi.
Sejak merintis bisnis jasa ini, SMRC sudah membantu lebih dari 20 orang kandidat pemilu. Biaya yang dipatok, kata Jayadi, sangat tergantung pada jenis layanan konsultasi yang diminta, serta skala pemilihan yang dihadapi. Sebagai gambaran, jika seorang kandidat menggunakan jasa riset SMRC di kabupaten atau kota dengan 400-600 responden, biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 80 juta-Rp 150 juta. “Semakin banyak atau semakin luas skala riset yang dibutuhkan, maka biayanya juga semakin besar,” ucap Jayadi.
Menurut Eko, untuk biaya jasa konsultan tidak memiliki biaya standar. Sistem pembayaran bisa dilakukan ketika sehabis masa kontrak atau bisa dilakukan ketika di awal masa kontrak. Rata- rata kontrak kerjasama tersebut selama tiga bulan sampai dengan satu tahun.
Asal tahu saja, untuk melayani satu klien, Sony harus menyiapkan 50 orang dalam satu tim. Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut telah mempunyai tugas masing- masing. Seperti, SDM yang khusus mendesain web, SDM yang membuat status twit dan lainnya.
Menjadi konsultan politik juga harus mempunyai jaringan. Alasannya, agar mudah untuk membuat strategi dan melaksanakannya. Salah satu cara memperluas jaringan adalah dengan masuk ke dalam asosiasi konsultan politik.
Menjadi seorang konsultan politik ternyata tidak hanya bermodal ilmu tentang politik. Orang-orang yang terjun ke bisnis ini juga harus paham mengenai dinamika politik, strategi komunikasi media sosial dan mengetahui tentang platform kanal-kanal media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
