Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warung tradisional di Indonesia, terutama Warung Madura, kini sedang menjadi perbincangan hangat karena pembatasan jam operasional.
Beberapa pemilik warung mengaku kesulitan akibat kebijakan tersebut. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPStore), sebuah platform aplikasi yang melayani Warung Madura, juga turut memberikan tanggapannya terhadap kontroversi ini.
MPStore menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Mereka menyoroti bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memperbolehkan warung buka 24 jam. Masalahnya terutama muncul di Klungkung, Bali, di mana ada Perda tahun 2018 yang melarang warung buka selama 24 jam.
Baca Juga: Dukung UMKM, AstraPay Pecahkan Rekor Transaksi Harian di LOCALICIOUS GBK
Kebijakan ini dianggap tidak adil karena hanya berlaku untuk warung atau toko kelontong kecil, sementara ritel modern seperti alfamart, indomart, circle K tidak terkena larangan tersebut. Dengan warung Madura yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini membantu memajukan ekonomi lokal.
Direktur Utama MPStore, Abdul Muidz Aad, menegaskan bahwa pihaknya angkat bicara terkait viralitas larangan warung Madura buka 24 jam. MPStore berjanji untuk terus mendukung dan mencari solusi terbaik bagi mitra pedagang Warung Madura dalam menghadapi situasi ini.
"Kami juga mengajak semua pihak untuk tetap mematuhi peraturan demi kebaikan bersama," ujarnya dalam keterangannya, Senin (29/4).
Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan bahwa warung Madura sebenarnya diizinkan untuk beroperasi 24 jam penuh.
Baca Juga: Transaksi Bank dari Agen Laku Pandai Kian Melesat
Mereka berkomitmen untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah dari persaingan dengan ritel modern, serta mendorong masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tidak secara khusus melarang warung Madura beroperasi selama 24 jam.
Kementerian akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait aturan tersebut dan mengevaluasi kebijakan yang mungkin merugikan UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
