Reporter: Rani Nossar | Editor: Havid Vebri
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB KUMKM) menyiapkan strategi untuk menekan level kredit macet alias non performing loan (NPL).
Salah satunya adalah dengan mengumpulkan lebih dari 500 mitra koperasi dan non koperasi dari 14 provinsi yang mendapat kucuran kredit dari LPDB KUMKM.
Pertemuan itu digelar di Hotel Panghegar Bandung, Kamis (5/6). Asal tahu saja, LPBD merupakan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam pertemuan itu, LPDB KUMKM meminta agar koperasi yang menunggak pembayaran cicilan segera memenuhi kewajibannya.
Kemas Danial, Direktur Utama LPDB KUMKM, menyatakan, ada 50 koperasi bermasalah yang belum mengembalikan pinjaman. "Sampai tahun kemarin, nilai tunggakan cicilan kredit itu mencapai Rp 75 miliar," kata Kemas.
Sebagian besar mitra koperasi yang bermasalah berlokasi di Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Maluku. Kemas bilang, biasanya mereka rutin mengembalikan pinjaman sampai enam bulan pertama. Nah, setelah itu pengembalian terhenti dengan berbagai alasan.
Menurut Kemas, dana bergulir yang diberikan kepada mitra koperasi bukan dana hibah, melainkan dana pinjaman yang harus dikembalikan. LPDB sendiri sudah mengupayakan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah agar koperasi tidak kesulitan mengembalikan pinjaman.
Kendati banyak koperasi yang pengembalian dananya tidak lancar, ia tetap menargetkan kolektabilitas dana bergulir bermasalah (KDBB) bisa terkendali semaksimal mungkin. Targetnya bisa di atas angka toleransi 15%.
Kemas bilang, sejak tahun 2008 sampai saat ini, LPDB KUMKM sudah menggelontorkan dana bergulir kepada mitra koperasi sebesar Rp 4,4 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 3.119 koperasi dan non koperasi yang menjadi mitra LPDB di seluruh Indonesia.
Nah, satu koperasi bisa menangani hingga 30 pelaku UKM. Adapun nilai pinjaman yang diterima pelaku UKM bervariasi, mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 100 juta.
Khusus tahun 2014 ini, LPDB menargetkan penyaluran dana pinjaman sebesar Rp 2,1 triliun akan yang dicairkan secara bertahap. Namun, hingga semester I-2014, dana yang dicairkan baru sebesar Rp 400 miliar.
Progres penyaluran masih rendah karena mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga tinggi negara ini meminta pengucuran kredit tidak digenjot di awal tahun karena khawatir diselewengkan buat dana pemenangan pemilu legislatif.
"Itu arahan dari BPK dan KPK. Maka baru sekarang dicairkan. Hingga akhir tahun nanti, sisanya akan berjalan," kata Kemas. Sebagian pinjaman tahun ini masih akan disalurkan ke sektor koperasi. Perinciannya, koperasi 70% dan sisanya non koperasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
