Reporter: Siti Masitoh | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) biasanya lebih fokus pada pengembangan usaha. Sementara program UMKM yang juga memperhatikan aspek lingkungan masih jarang dilakoni.
Padahal di banyak daerah, benturan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup kerap terjadi. Misalnya, di daerah yang memiliki kawasan hutan seperti hutan lindung.
Biasanya, pemerintah setempat gamang dalam menentukan kebijakan. Di satu sisi hutan tersebut dilindungi kelestariannya. Sementara di sisi lain, warga yang membutuhkan penghasilan kerap tidak mengindahkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
“Di sinilah Lingkar Temu Kabupaten Lestari hadir dan kami membuat program yang seimbang (dengan lingkungan),” kata Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari ke KONTAN, Kamis (9/2).
Baca Juga: Melihat dari dekat sentra pembuatan kopi Lintong (bagian 2)
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) merupakan organisasi nirlaba yang terbentuk pada 2017 silam. Organisasi ini membantu pemerintah daerah kabupaten untuk tidak cuma fokus menyejahterakan warganya, tetapi juga mendorong kebijakan yang membuat kondisi lingkungan di wilayahnya tetap lestari.
Nah, agar program LTKL berjalan, pemerintah daerah yang ingin kerja sama dengan lembaga ini harus lebih dulu mendirikan pusat inkubasi. Tujuannya, untuk menjadi tempat pelatihan bagi para pelaku usaha termasuk UMKM di daerah tersebut yang ingin dibina oleh LTKL.
Ia mengambil contoh di Kabupaten Siak, Riau sudah mendirikan pusat inkubasi bernama Sentra Kreatif Lestari Siak. Pusat inkubasi ini bertugas mengkurasi sekaligus mengarahkan UMKM lokal supaya ramah lingkungan dan ramah sosial.
Dalam program inkubasi tersebut, UMKM yang terpilih akan diberikan berbagai pelatihan, mulai dari manajemen, pengemasan yang ramah lingkungan, branding, bisnis ramah lingkungan, hingga pencatatan keuangan.
Salah satu UMKM yang telah bergabung dalam program ini adalah PT Alam Siak Lestari (ASL), yang memproduksi ikan gabus. UMKM ini melakoni usaha tambak ikan gabus di areal hutan gambut di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Nah, Musrahmad, Chief Executive Officer ASL menyebut, selain mendapat cuan yang terus berlipat, pihaknya juga mendapatkan bimbingan agar bisa melestarikan hutan gambut di Siak.
Saat ini LTKL sudah mempunyai sembilan anggota Pemerintah Kabupaten. Yakni dari Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Siak di Provinsi Riau, Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, Sigi di Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Bone Bolango di Gorontalo, Aceh Tamiang di Aceh, Sanggau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
Gita pun berharap LTKL bisa menjaring hingga 100 pelaku usaha yang mampu menerapkan usaha secara lestari dalam beberapa tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
